BAB I
PENDAHULUAN

A.	KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintah kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.
Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 81 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan.
Melalui rincian tugas dan fungsi tersebut Pemerintah Kecamatan Cipatujah berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Tasikmalaya kepada Camat agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.
Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Tasikmalaya yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Kecamatan sebagai sebuah SKPD tidak lagi sebagai sebuah strata/tingkatan tertentu dalam hirarki pemerintahan. Namun faktanya kecamatan tidak bisa diperlakukan sama dengan SKPD lain yang bersifat sektoral, karena kecamatan adalah sebuah entitas ke wilayah (teritorial) yang karena ketugasan pokoknya adalah menyelenggarakan pemerintahan umum sehingga status tugas koordinatif dan pembinaan wilayah menjadi ciri khas kecamatan.
I.	CAMAT
1)	Camat mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.
2)   Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi: 
a.	Penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
b.	penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
c.	penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d.	penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e.	penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
f.	penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g.	penyelenggaraan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
h.	penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa;
i.	penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan pemerintahan desa;
j.	penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan kelompok jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
k.	penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
l.	pengelolaan, pengamanan dan pelayanan Informasi Publik;
m.	penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
n.	penyelenggaraan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

II.	SEKRETARIAT KECAMATAN
1)	Sekretariat mempunyai tugas  pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan kecamatan;
2)	Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
3)	Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
a.	koordinasi penyusunan perencanaan, program, kegiatan dan anggaran di lingkup Kecamatan;
b.	koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja kecamatan;
c.	koordinasi dan pengelolaan data di lingkup kecamatan;
d.	penyelenggaraan pengukuran kinerja kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup kecamatan;
e.	koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
f.	pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
g.	koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
h.	pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
i.	koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan di wilayah kecamatan;
j.	Koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas;
k.	koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup kecamatan;
l.	penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

III.	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan.
2)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yanag dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
3)	Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
a.	melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
b.	melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
c.	melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
d.	melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
e.	melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
f.	 melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
g.	melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
h.	melaksanakan penyusunan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja di lingkup Kecamatan;
 melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
i.	 melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
j.	melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
                   melaksanakan pengelolaan admnistrasi perjalanan dinas;
k.	melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
l.	melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
m.	melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

IV.	SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET
(1)	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran, penatausahaan keuangan dan pencatatan aset. 
(2)	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab pada Sekretaris.
(3)	Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset:
a.	melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran di lingkup kecamatan;
b.	melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di lingkup kecamatan;
c.	melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja di lingkup kecamatan;
d.	melaksanakan penatausahaan keuangan di lingkup kecamatan;
e.	melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
f.	melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan di lingkup kecamatan;
g.	  melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
h.	melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja di lingkup kecamatan;
i.	melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
V.	SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM
1)	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan desa dan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kecamatan.
2)	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
3)	Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rincian tugas Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum :
a.	melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemerintahan dana Pelayanan Umum;
b.	melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
c.	melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi dan fasilitasi pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa;
d.	melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
e.	melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan Desa;
f.	 melaksanakan fasilitasi dalam hal kerja sama antar Desa;
g.	melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
h.	melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
i.	 melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat   kecamatan;
j.	melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
k.	melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
l.	melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
m.	melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
n.	melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
o.	melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan BPD;
p.	melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
q.	melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
r.	melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
s.	melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
t.	melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI.	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN EKONOMI
1)	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.
2)	Seksi pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ekonomi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
3)	Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ekonomi:
a.	melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ekonomi;
b.	melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
c.	melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
d.	melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
e.	melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
f.	melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan Keluarga Berencana;
g.	melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
h.	melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
i.	 melaksanakan fasilitasi pembinaan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
j.	 melaksanakan penyiapan bahan pembinaan lembaga adat dan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
k.	melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
l.	melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
m.	melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
n.	melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
o.	melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
p.	melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
q.	melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
r.	 melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
s.	melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
t.	melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
u.	melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
1)	Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi kegiatan Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.
2)	Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat; 
3)	Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial :
a.	melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
b.	melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
c.	melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
d.	ssmelaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar serta kebudayaan;
e.	melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
f.	 melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
g.	melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah kecamatan;
h.	melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
i.	melaksanakan fasilitasi pembinaan Lembaga Masyarakat Sekolah (Dewan/Komite Sekolah);
j.	melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
k.	melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
l.	melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
m.	melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
n.	melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
o.	melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII.	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1)	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan.
2)	Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya beada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
3)	Rincian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum:
a.	melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
b.	melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
c.	melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan  penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
d.	melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat da pemuka agama di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
e.	melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
f.	melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
g.	melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha prefentif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja kecamatan;
h.	melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah kecamatan;
i.	melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah kecamatan;
j.	melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
k.	melaksanakan fasilitas dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
l.	 melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
m.	melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
n.	melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
o.	melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
p.	melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya
B.	STRUKTUR ORGANISASI
a.	Struktur Organisasi
Struktur organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 dan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 061/KEP.374-ORG/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 061/KEP.216-ORG/2017 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yangterdiri dari :
1)	Camat
2)	Sekretaris Kecamatan
3)	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
4)	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ekonomi
5)	Seksi Kesejahteraan Sosial
6)	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8)	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
9)	Kelompok Jabatan Pelaksana :
a.	Pengelola Kepegawaian
b.	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas
c.	Pranata Kearsipan
d.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
e.	Pengelola Barang Milik Negara
f.	Pengelola Bahan Perencanaan Program
g.	Pengadministrasian Keuangan
h.	Bendahara
i.	Pengelola Administrasi Pemerintahan
j.	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan
k.	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
l.	Pengelola PBB P2 dan BPHTB
m.	Pengelola Kesejahteraan Sosial
n.	Pengelola Keamanan dan Ketertiba

Gambar 1
BAGAN ORGANISASI KECAMATAN CIPATUJAH

                        	               : GARIS KOMANDO 
				: GARIS KOORDINASI
	
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

CAMAT

Jabatan fungsional Umum

SEKCAM

Subag Umum dan Kepegawaian

Subag Perencanaan Keuangan dan Aset

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa         dan Ekonomi 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

DESA

C.	ASPEK KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA
1.	Kepegawaian
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan data Bulan Desember 2021  Kecamatan  Cipatujah didukung oleh SDM  sebanyak 16 orang yang meliputi   1 orang camat ( Eleson III.a), 1 orang sekretaris kecamatan (Eselon III.b), 4 orang kepala seksi (Elselon IV.a) , 2 orang kepala sub bagian (Eselon IV.b) dan 8 Orang Staf, dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Kecamatan Cipatujah
Menurut Kedudukan dalam Struktur Organisasi dan Jenis Kelamin 
No	Kedudukan dan Struktur Organisasi	Komposisi Pegawai	
		L	P	Jml	
1.	Camat	-	-	-	
2.	Sekretariat				
	2.1. Sekretaris Kecamatan	1	-	1	
	2.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-	-	
	2.2.1. Pelaksana (pengelola kepegawaian)	-	-	-	
	2.2.2. Pelaksana (pengelola Sarana 
         Prasarana Rumah Tangga Dinas)	-	-	-	
	2.2.3. Pelaksana (pengelola Barang Milik
         Negara)	-	1	1	
	2.3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan
       dan Aset	1	-	1	
		2.3.1. Bendahara	1	-	1	
		2.3.2. Pengadministrasian Keuangan	-	-	-	
	3.1.  Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
        Umum	1	-	1	
		3.1.1. Pelaksana (pengelola administrasi 
                   pemerintahan)	1	-	1	
		3.1.2. Pelaksana (pengelola sistem 
                   informasi kependudukan) 	-	-	-	
	3.2.  Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
        Desa dan Ekonomi	1	-	1	
		3.2.1. Pelaksana  (pengelola pemberdayaan 
                   masyarakat)	1	-	1	
	3.3.   Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	1	-	1	
	  3.3.1. pengelola Kesejahteraan Sosial	1	-	1	
	 4.1. Kepala Kasi  Keamanan dan ketertiban umum	-	-	-	
	        4.1.1 Pelaksana Keamanan dan Ketertiban	-		-	
Jumlah	9	1	10	
Sumber : Kecamatan Cipatujah
Gambaran pegawai Kecamatan Cipatujah menurut tingkat pendidikan terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3. Keadaan Pegawai Kecamatan Cipatujah Menurut Tingkat Pendidikan  
No.	Pendidikan Terakhir	Komposisi Pegawai	
		L	P	Jml	
1.	Magister (S-2)	1	-	1	
2.	Sarjana (S.1/ D IV)	4	1	5	
3.	Diploma III / Sarjana Muda	-	-	-	
4.	SLTA/Sederajat	4	-	4	
5.	SLTP/Sederajat	-	-	-	
Jumlah	9	1	10	
Sumber : Kecamatan Cipatujah

Tabel 1.4. Keadaan Pegawai Kecamatan Cipatujah Menurut Golongan  
No.	Uraian	Golongan	Jumlah	
		IV	III	II	I		
1.	Camat	-				-	
2.	Sekretaris Kecamatan	1				1	
3.	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum		1			1	
4.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ekonomi		1			1	
5.	Seksi Kesejahteraan Sosial		1			1	
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		-			-	
7.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		-			-	
8.	Su Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset		1			1	
9.	Pejabat Pelaksana		2	3		5	
							
Jumlah	1	6	3		10	

2.	Sarana dan Prasarana/Aset
Data sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas sebagai berikut:

Tabel 1.5. Sarana dan Prasarana Kecamatan Cipatujah
NO	Uraian	Neraca Audited Thn 2022
(Rp)	Bertambah
(Rp)	Berkurang
(Rp)	Neraca awal Thn  2022
(Rp)	
1	2	3	4	5	6	
						
A.	Tanah	-	-	-	- 	
B.	Peralatan dan Mesin	-	-	-	721.203.912,00	
C.	Gedung dan Bangunan	-	-	-	1.376.590.417.00	
D.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	
E.	Kontruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-	
F.	Tuntutan ganti rugi	-	-	-	-	
G.	Aset lain-lain	-	-	-	-	
H.	Aset tidak berwujud	-	-	-	-	
I.	Kemitraan dengan pihak ketiga (pemanfaatan)	-	-	-	-	
J. 	Ekstrakomptable	-	-	-	-	
K.	Akumulasi Penyusutan			1.185.854.000,00		
	Jumlah Total	-	-	1.185.854.000,00	911.939.563,00	

D.	ISU AKTUAL
2.	Visi dan Misi
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2021. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:
VISI : “DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”

 MISI :
Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026, Misi pembangunan sebagai berikut:
1.	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2.	Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4.	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tujuan dan Sasaran
Pelaksanaan Visi dan Misi pembangunan diarahkan untuk mencapai sasaran makro sebagai impact makro jangka menengah daerah, meliputi :
1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi setiap tahun
2. Menurunnya Laju Inflasi setiap tahun
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4. Menurunnya Gini Rasio
5. Menurunnya Persentase tingkat Kemiskinan
6. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Seluruh pemangku kepentingan, terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta melakukan program dan kegiatan diarahkan dalam visi dan misi yang sama sebagaimana tersebut diatas. Demikian pun Kecamatan Cipatujah, arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan mengacu visi dan misi tersebut.
3.	Tantangan Yang Masih Dihadapi
Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cipatujah tidak lepas dari adanya lingkungan eksternal strategis yang mempengaruhi, baik itu peluang yang dapat menjadi faktor pendukung serta tantangan yang menjadi penghambat. Beberapa bentuk tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Cipatujah antara lain:
1)	Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan sehingga hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2)	Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di wilayah Kecamatan Cipatujah;
3)	Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada kantor Kecamatan Cipatujah untuk meningkatkan kinerja;
4)	Kurangnya koordinasi antar lini pemerintahan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan;
5)	Belum memadainya sarana prasarana kantor.
6)	Terbatasnya SDM aparatur kecamatan.
Kecamatan Cipatujah sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan distrik di Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan pada tantangan dan peluang untuk mengkonsolidasikan potensi dan permasalahan yang melingkupi tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah
A.	Tantangan :
1)	Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan sehingga hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2)	Kurangnya koordinasi antar lini pemerintahan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan;
3)	Belum memadainya sarana prasarana kantor;
4)	Terbatasnya SDM aparatur kecamatan.
B. Peluang :
1)	Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di wilayah Kecamatan Cipatujah;
2)	Tuntutan-Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada kantor Kecamatan Cipatujah untuk meningkatkan kinerja
E.	SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Sistematika penulisan LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)  Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya disusun mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Susunannya adalah sebagai berikut :

BAB I		: PENDAHULUAN
 	Pendahuluan membahas penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, dimana pendahuluan berisi :
A.	Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
B.	Struktur Organisasi
C.	Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
D.	Isu Aktual
E.	Sistematika Penyusunan
BAB II		: PERENCANAAN KINERJA 
	Berisi uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA
A.	Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1.	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;
2.	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2017 dan beberapa tahun terakhir;
3.	Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4.	Membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional (jika ada);
5.	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6.	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
B.	Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 
BAB IV	: PENUTUP
	Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Secara terperinci perjanjian kinerja Kecamatan Cipatujah Tahun 2022 yang mengacu pada sasaran dan indikator sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut.

TABEL 2.1
URAIAN PERJANJIAN KINERJA 
KECAMATAN CIPATUJAH TAHUN 2022
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM dan KEGIATAN	ANGGARAN 
 
Rp.	
			Satuan	TAHUN			
				2022			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Nilai

	81,5

	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah :

1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
4.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	154.814.000,00

109.007.400,00

    7.806.600,00

    3.000.000,00

    8.600.000,00
  26.400.000,00

		

	

	

	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah:

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeriuntahan Daerah

1. Penyediaan Jasa  Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau endaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.000.000,00

13.000.000,00

129.520.000,00

  86.680.000,00

  42.840.000,00	
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
	%

	100

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1.	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 

3.	Fasiitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

4.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
	91.000.000,00

35.000.000,00

25.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

41.000.000,00

41.000.000,00	
					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum :

Koordinasi Upaya  Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00	
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum :

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1964, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00	
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa:
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
	30.000.000,00
30.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00	

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Kecamatan Cipatujah dalam periode 5 tahun ke depan menetapkan IKU adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.2
Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Kecamatan Cipatujah Tahun 2022 – 2026

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	
1	Meningkatkan pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai hasil survey IKM	
		Capaian pelayanan administrasi perkantoran	 Realisasi anggaran dibagi target anggaran selama 1 tahun dikalikan 100 %	
		Capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Capaian pemantauan dan kegiatan pengevaluasian serta pelaporan pembangunan daerah	 Realisasi anggaran dibagi target anggaran selama 1 tahun dikalikan 100 %	
		Capaian pembinaan dan pengembangan aparatur desa 		
		Capaian perencanaan pembangunan daerah		
		Capaian peningkatan pelayanan keagamaan		
		Capaian optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah		
		Capaian pelaksanaan agenda nasional/daerah		

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A.	Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra perubahan Tahun 2022-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Cipatujah. 
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan cara membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut :
No	CAPAIAN KINERJA	INTERPRETASI	
1.	> 100 %	Melebihi/melampaui target	
2.	= 100 %	Sesuai target	
3.	< 100 %	Tidak mencapai target	
 
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu yang pertama kali dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang  menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. 
1.	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Perangkat Daerah yang tercantum dalam RENSTRA Perubahan  Kecamatan Cipatujah Tahun 2022-2026. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Kecamatan Cipatujah  Kabupaten Tasikmalaya juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut 

TABEL 3.1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
KECAMATAN CIPATUJAH TAHUN 2022

No
	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
(Rp)	REALISASI
(Rp)	CAPAIAN
(%)	
1	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	81.25	81,5	99,6	
2	Capaian administrasi Umum Perangkat Daerah	%	154.814.000	154.146.350	99,5	
3	Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	13.000.000	12.987.836	99,9	
4	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	129.520.000	128.063.100	99	
5	Capaian Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	35.000.000	35.000.000	100	
6	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	15.000.000	15.000.000	100	
7	Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%	41.000.000	40.958.450	99,8	
8	Capaian Koordasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum	%	75.000.000	74.829.000	99,7	
9	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahaan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	25.000.000	23.533.250	94	
10	Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	30.000.000	30.000.000	100	
RATA-RATA CAPAIAN IKU		517.884.000	514.517.986	99,3	

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan CipatujahTahun 2022 seperti tabel berikut :

TABEL 3.2
CAPAIAN KINERJA 
KECAMATAN CIPATUJAH TAHUN 2022

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN	INTERPRETASI	
1	Indeks kepuasan masyarakat	81,5	Sesuai Target	
2	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,5	Sesuai Target	
3	Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,9	Sesuai Target	
4	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99	Sesuai Target	
5	Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahaan ditingkat Keacamatan	100	Sesuai target	
6	Capaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah	100	Sesuai Target	
7	Capaian pembinaan dan pengembangan aparatur desa 	99,8	Sesuai Target	
8	Capaian perencanaan pembangunan daerah	99,7	Sesuai target	
9	Capaian peningkatan pelayanan keagamaan	94	Sesuai Target	
10	Capaian optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah	100	Sesuai target	
11	Capaian pelaksanaan agenda nasional/daerah	99,9	Sesuai Target	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkatan pencapaian Indikator kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cipatujah tahun 2022 sebagai berikut :
Capaian kinerja yang Baik/cukup Baik ditunjukkan pada indikator  Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 81,5 %. Untuk capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100 % ditunjukkan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Desa,  Peningkatan Pelayanan keagamaan dan pelaksanaan agenda Nasional , sedangkan capaian kinerja yang tidak mencapai target ditunjukkan pada indikator pelayanan administrasi perkantoran mencapai 98,8 %, peningkatan sarana dan prasarana aparatur mencapai 81 %, Pemantauan dan kegiatan pengevaluasian serta pelaporan pembangunan daerah 99,9 %,  Perencanaan Pembangunan daerah 96,6 % dan Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah 97,5 %.   Apabila melihat rata-rata pencapaian indikator kinerja utama (IKU) capaian kinerja di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya tidak mencapai target yaitu mencapai 98 %.
2.	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun yang lalu dan beberapa tahun terakhir

Apabila dibandingkan dengan pencapaian kinerja utama pada tahun-tahun sebelumnya di Kecamatan Cipatujah mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan tapi termasuk kategori baik, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 3.3
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
KECAMATAN CIPATUJAH TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2022

No
	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(%)	
1	Indeks kepuasan masyarakat	nilai	81.25	84,46	100	84,46	81,5	99,6	
2	Capaian pelayanan administrasi perkantoran	%	74.534.000	74.469.550	99.9	154.814.000	154.146.350	99,5	
3	Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	13.000.000	12.880.000	99,7	13.000.000	12.987.836	99,9	
4	Capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	189.806.000	189.681.000	99,9	129.520.000	128.063.100	99	
5	Capaian pemantauan dan kegiatan pengevaluasian serta pelaporan pembangunan daerah	%	35.000.000	35.000.000	99,9	35.000.000	35.000.000	100	
6	Capaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	%	15.000.000	14.975.000	99,8	15.000.000	15.000.000	100	
7	Capaian pembinaan dan pengembangan aparatur desa 	%	15.000.000	14.996.300	99,9	15.000.000	15.000.000	100	
8	Capaian perencanaan pembangunan daerah	%	15.000.000	14.200.000	94,6	15.000.000	15.000.000	100	
9	Capaian peningkatan pelayanan keagamaan	%	76.000.000	75.273.950	99	75.000.000	74.829.000	99,7	
10	Capaian optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah	%	41.000.000	40.699.000	99,2	41.000.000	40.958.450	99,8	
11	Capaian pelaksanaan agenda nasional/daerah	%	25.000.000	24.999.000	99,9	25.000.000	23.533.250	94	
RATA-RATA CAPAIAN IKU		99,5		99,3	

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkatan pencapaian Indikator kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cipatujah antara tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,1 %.
3.	Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah sesuai dengan perencanaan rencana strategis

Adapun pencapaian indikator kinerja utama tahun ini apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Cipatujah sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 3.4
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
KECAMATAN CIPATUJAH TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2022

No
	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(%)	
1	Indeks kepuasan masyarakat	nilai	81.25	84,46	100	81,25	81,5	99,6	
2	Capaian pelayanan administrasi perkantoran	%	74.534.000	74.469.550	99.9	154.814.000	154.146.350	99,5	
3	Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	13.000.000	12.880.000	99,7	13.000.000	12.987.836	99,9	
4	Capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	189.806.000	189.681.000	99,9	129.520.000	128.063.100	99	
5	Capaian pemantauan dan kegiatan pengevaluasian serta pelaporan pembangunan daerah	%	35.000.000	35.000.000	99,9	35.000.000	35.000.000	100	
6	Capaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	%	15.000.000	14.975.000	99,8	15.000.000	15.000.000	100	
7	Capaian pembinaan dan pengembangan aparatur desa 	%	15.000.000	14.996.300	99,9	15.000.000	15.000.000	100	
8	Capaian perencanaan pembangunan daerah	%	15.000.000	14.200.000	94,6	15.000.000	15.000.000	100	
9	Capaian peningkatan pelayanan keagamaan	%	76.000.000	75.273.950	99	75.000.000	74.829.000	99,7	
10	Capaian optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah	%	41.000.000	40.699.000	99,2	41.000.000	40.958.450	99,8	
11	Capaian pelaksanaan agenda nasional/daerah	%	25.000.000	24.999.000	99,9	25.000.000	23.533.250	94	
RATA-RATA CAPAIAN IKU		99,5		99,3	

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkatan pencapaian Indikator kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cipatujah yang hendak dicapai pada rencana strategis sampai dengan tahun 2022 apabila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2021 belum melebihi target yang ditetapkan.
4.	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Apabila dilihat dari pencapaian indikator kegiatan utama Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022  maka dapat ditarik kesimpulan :
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat lebih dari target yang ditetapkan yaitu lebih 1,4 % dari target 100 % yang telah ditetapkan, karena adanya pembagian tugas dari masing-masing aparatur yang sesuai dengan tugas dan kemampuannya masing-masing walaupun apabila melihat kuantitas pegawai di Kecamatan Cipatujah masih sangat kurang serta didukung degan prasarana serta sarana yang cukup memadai sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik dan memuaskan.
2.	Kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang mencapai 98,1 % dari target 100 % yang ingin dicapai dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan kondisi dan waktu.
Adapun solusi agar kegiatan-kegiatan  tersebut dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan yaitu dalam penyusunan scedule (jadwal) kegiatan agar lebih tepat.
3.	Kegiatan-kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mencapai 95,5 % dari target 100 % yang ingin dicapai dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan kondisi dan waktu.
Adapun solusi agar kegiatan-kegiatan  tersebut dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan yaitu dalam penyusunan scedule (jadwal) kegiatan agar lebih tepat.
4.	Kegiatan pemantauan dan kegiatan pengevaluasian serta pelaporan pembangunan daerah Kecamatan Cipatujah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 %.
5.	pembinaan dan pengembangan aparatur desa tidak mencapai target dimana dari 100 % target yang ditetapkan hanya 99,8 % yang dapat terealisasi. Hal ini disebabkan karena dari 13 desa tidak semua desa melaksanakan jadwal tahapan pembinaan dan pengembangan aparatur desa.
Adapun solusi agar pembinaan dan pengembangan aparatur desa dapat dilaksanakan tepat waktu maka pembinaan  terhadap aparatur desa dan pelaksaan evaluasi APBDes harus lebih ditingkatkan.
6.	Kegiatan- kegiatan perencanaan pembangunan daerah  Kecamatan Cipatujah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100 % sesuai dengan yang ditetapkan.
7.	Kegiatan-kegiatan peningkatan pelayanan keagamaan yang mencapai 99,9 % dari target 100 % yang ingin dicapai dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan kondisi dan waktu.
Adapun solusi agar kegiatan-kegiatan  tersebut dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan yaitu dalam penyusunan scedule (jadwal) kegiatan agar lebih tepat.
8.	Kegiatan optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah Kecamatan Cipatujah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 %..
9.	Kegiatan-kegiatan pelaksanaan agenda nasional/daerah yang mencapai 99,9 % dari target 100 % yang ingin dicapai dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan kondisi dan waktu.
Adapun solusi agar kegiatan-kegiatan  tersebut dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan yaitu dalam penyusunan scedule (jadwal) kegiatan agar lebih tepat.

B.	Realisasi Anggaran
Adapun realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya yang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Cipatujah Tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut :
TABEL 3.5
RINCIAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
KECAMATAN CIPATUJAH TAHUN 2022

PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp.	REALISASI
ANGGARAN
Rp.	CAPAIAN
(%)	
1	2	3		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
4.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah:

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeriuntahan Daerah

1. Penyediaan Jasa  Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau endaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	154.814.000

109.007.400,00

7.806.600,00

3.000.000,00

8.600.000,00

26.400.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

129.520.000,00

 86.680.000,00

42.840.000,00
	154.146.350,00

108.766.450,00

7.804.900,00

2.750.000,00

8.600.000,00

26.225.000,00

12.987.836,00

12.987.836,00

128.063.100,00

85.241.100,00

42.822.000,00

	99,5

99,7

99,9

92

100

99,3

99,9

99,9

98,9

98

99,9	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1.	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 

3.	Fasiitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

4.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
	91.000.000,00

35.000.000,00

25.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

41.000.000,00

41.000.000,00
	91.000.000,00

35.000.000,00

25.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

40,958.450,00

40.958.45000	100

100

100

100

100

100

99,8

99,8	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum :

Koordinasi Upaya  Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1.  Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00	74.829.000,00

74.829.000,00

74.829.000,00

	99,7

99,7

99,7	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum :

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1964, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00	23.533.250,00

23.533.250,00

23.533.250,00

	94

94

94	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.      Fasilitasi Pengelolaan       
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.   Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

	30.000.000,00

30.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00	30.000.000,00

30.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00	100

100

100

100	
Total Anggaran	517.884.000,00
	514.517.986,00
	99,3	

BAB IV
PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LKIP Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Cipatujah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasarannya yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kecamatan Cipatujah tahun 2022 dimana secara keseluruhan pencapaian target lebih dari yang ditetapkan dan jika dikaitkan dengan target Rencana Strategis Perubahan 2016-2021, target sasaran yang ditetapkan rata-rata terpenuhi.
Namun demikian kami sadari bahwa apabila dikaitkan dengan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Cipatujah tahun 2022-2026, masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Cipatujah dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi dan perbaikan sistem pengalokasian anggaran. Kecamatan Cipatujah akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan berprinsip pada tata kepemerintahan yang baik guna menunjang terwujudnya visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu “DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”.
	Cipatujah, 31 Desember 2022
	PLT. CAMAT CIPATUJAH

	AEP SAPRUDIN, A.Ks
	NIP. 19700425  199803 1 00